Sistem Kerja Pada Keadaan Wabah

Sistem Kerja

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara teknis Kepala Puskesmas setempat adalah penanggung jawab penanggulangan wabah yang terjangkit di daerah kerjanya. Penanggulangan yang dimaksud di sini mulai dari pengamatan wabah sampai dengan penanganan masalah wabah tersebut. Tentu, sebagaimana telah diuraikan, untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang seperti ini diperlukan adanya kerja sama yang baik dengan pelbagai pihak.

Pada dasarnya sistem kerja yang dianut sesuai dengan prinsip pengelolaan program puskesmas dengan keempat asanya yakni pertanggungan jawab wilayah, menggalang peran serta masyarakat, melaksanakan kegiatan secara terpadu, serta melaksanakan asas rujukan.

Penerapannya pada keadaan wabah ialah melaksanakan serangkaian tindakan yang secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

1.      Membuat laporan.

Apabila telah dapat dibuktikan adanya wabah, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh puskesmas ialah membuat laporan kepada Dinas Kesehatan Tingkat II yang menjadi atasan langsung.

Sebenarnya kewajiban membuat laporan wabah ini tidak hanya berada di tangan Kepala Puskesmas, tetapi juga berada di tangan Kepala Desa atau Lurah setempat. Hal ini dapat dilihat misalnya seperti yang tercantum, dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi: Kepala Unit Kesehatan dan/atau Kepala Desa atau Lurah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing segera melaporkan kepada atasan langsung dan instansi yang berkaitan.

Dengan adanya laporan ini dapatlah diharapkan adanya bantuan dari instansi yang lebih atas, yang untuk puskesmas adalah dari Dinas Kesehatan Tingkat II.

2.      Melibatkan pemerintah daerah setempat.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah melibatkan Pemerintah Daerah setempat. Sebenarnya jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi keadaan wabah ini cukup penting. Oleh karena sebenarnyalah Pemerintah Daerah tersebut secara sendiri dapat mengambil inisiatif melakukan penanggulangan wabah yang dapat ditemukan. Hal ini dapat dilihat misalnya pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Wabah yang berbunyi: Kepala Daerah/Wilayah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. Sedangkan yang dimaksud dengan Kepala Daerah/Wilayah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. Sedangkan yang dimaksud dengan Kepala Daerah/Wilayah disini termasuk Camat.

Sekalipun peranan Kepala Daerah/ Wilayah cukup besar, namun belum tentu mereka dapat memainkan peranannya dengan baik. Masalah pokok yang dihadapi ialah karena Kepala Daerah/Wilayah tersebut tidak mengetahui ada atau tidaknya keadaan wabah.

Untuk mengatasinya, maka satu kopi dari laporan terjangkitnya wabah yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II harus ditembuskan kepada Camat dan Tripida Kecamatan.

Dengan telah diketahuinya keadaan wabah tersebut, dapatlah diharapkan keterlibatan Pemerintah Daerah dengan baik, yang jika berhasil dilakukan akan memudahkan pekerjaan penanggulangan wabah selanjutnya.

3.      Mempersiapkan puskesmas.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah mempersiapkan puskesmas. Untuk ini perlu dilangsungkan rapat puskesmas. Hal yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain:

-          Memberitahukan adanya wabah.

-          Penanggulangan wabah tersebut secara teknik medis menjadi tanggung jawab aparat kesehatan.

-          Melaksanakan pembagian tugas meliputi tugas penyuluhan kesehatan, pencarian kasus baru, perawatan, pengobatan, penelitian dan pelaporan.

Perlu diingatkan kepada petugas puskesmas bahwa penanggulangan wabah akan dilakukan bekerja sama dengan sektor lain (lintas program) serta dengan petugas dari Dinas Kesehatan Tingkat II.

4.      Melaksanakan rapat lintas sektoral.

Langkah selanjutnya ialah melaksanakan rapat lintas sektoral dengan Camat dan Tripida setempat serta sektor-sektor lainnya yang ada di tingkat Kecamatan. Pada rapat tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:

-          Adanya wabah penyakit tertentu di wilayah ini.

-          Bahwa penanggulangan wabah adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (pasal 6 dan pasal 10 undang-undang wabah).

-          Untuk itulah diharapkan semua sektor yang ada di Kecamatan dapat berperan serta, misalnya dalam hal pencarian/penentuan kasus, penyuluhan kesehatan, bantuan pengadaan sarana, dana dan tenaga.

Hasil rapat yang diharapkan ialah terbentuknya satuan tugas yang bersama-sama sektor kesehatan tergabung dalam Tim Penanggulangan Wabah. Hasil lain yang diharapkan ialah dapat dimunculkannya peran serta masyarakat yang ikut aktif dalam Tim Penanggulangan Wabah yang terbentuk.

5.      Melaksanakan penanggulangan wabah.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah sesegera mungkin berupaya menanggulangi keadaan wabah. Penanggulangan ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya, Camat serta pelbagai sektor lain, yang secara kebetulan tergabung dalam Tim Penanggulangan Wabah. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a.       Pemerintah, pengobatan dan isolasi penderita.

Apabila kemampuan yang dimiliki pada penanganan penderita ini tidak memadai, dilakukan rujukan. Rujukan dalam bidang kedokteran yang seperti ini dikenal dengan nama rujukan medis yakni mengirimkan penderita ke rumah sakit atau fasilitas lain yang lebih mampu.

b.      Penemuan sumber penularan.

Sama halnya dengan penanganan penderita, maka apabila kemampuan yang dimiliki tidak memadai harus dilakukan rujukan. Rujukan dalam masalah kesehatan masyarakat seperti ini dikenal dengan nama rujukan kesehatan yakni meminta pertolongan kepada Dinas Kesehatan yang lebih tinggi.

Apabila sumber telah berhasil ditemukan, dilakukan tindakan yang sesuai. Misalnya mencucihamakan sumber air minum, jika sumber penuaran tersebut adalah air minum.

c.       Perlindungan masyarakat.

Hal lain yang harus dilakukan ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang belum terserang penyakit. Tindakan ini dapat dilakukan misalnya dengan penyuluhan kesehatan, pemberian imunisasi (bagi yang ada tindakan imunisasinya) serta kalau perlu dilakukan evakuasi masyarakat.

d.      Penutupan daerah/lokasi yang tersangka terjangkit penyakit wabah.

Tindakan menutup daerah/lokasi yang tersangka sebaiknya dilakukan dengan bantuan Pemerintah Daerah setempat yang memang mempunyai wewenang untuk itu dan dengan perhitungan yang sangat hati-hati.

Refrensi: Dr. Resna A. Soerawidjaja & Prof. DR. Dr. Azrul Azwar, M.P.H; Penanggulangan

   Wabah oleh PUSKESMAS